Apa Itu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) ?

          Masyarakat awam khususnya di daerah jawa apabila mendengar kata KPH pasti menjurusnya ke KPH milik Perum PERHUTANI, padahal Kesatuan Pengelolaan hutan sangat berbeda dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan, Baik dari pengertian, Sasaran, tugas dan fungsi maupun wilayah kelola.

          Dalam PP No. 6 Tahun 2007, pengertian Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan idealnya seluruh kawasan hutan terbagi kedalam KPH, yang menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. KPH tersebut dapat berbentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) maupun Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Sasaran Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan antara lain :
1. Memberikan kepastian areal kerja pengelolaan hutan untuk menghindari open acces
2. Memastikan wilayah tanggung jawab pengelolaan dari suatu organisasi pengelolaan tertentu

3. Menjadi dasar dalam penyusunan rencana pengembangan usaha

4. Meningkatkan legitimasi status sebagai salah satu sarana memperoleh kepastian hukum wilayah pengelolaan hutan

5. Terlaksananya penerapan kriteria dan standar pengelolaan hutan lestari

6. Terbentuknya institusi pengelola (organisasi) KPH

Wilayah Kelola KPH :

1. Ditetapkan dalam satu atau lebih fungsi pokok hutan dan satu wilayah administrasi atau lintas wilayah administrasi pemerintahan.

2. Dapat terdiri lebih dari satu fungsi pokok hutan, penetapan (nama) KPH berdasarkan fungsi yang luasannya dominan.

3. Menteri menetapkan luas wilayah KPH dengan memperhatikan efesiensi dan efektifitas pengelolaan hutan dalam satu wilayah DAS atau satu kesatuan wilayah ekosistem.

Tugas dan Fungsi Organisasi KPH (PP No. 6 Tahun 2007) :

1. Penyelenggaraan Pengelolaan Hutan yang meliputi :
2. Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, propinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan.

3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian.

4. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya.

Membuka peluang investasi guna tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

          Pengembangan KPH adalah salah satu upaya untuk menyelamatkan kawasan hutan Indonesia yang sudah mulai berada dalam kondisi kritis. Selama ini kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang tidak dibebani hak ijin pengelolaan, berada dibawah pengurusan Dinas Kehutanan tanpa pengelolaan riil di tingkat tapak. Kondisi ini dapat mengakibatkan pemanfaatan hutan tidak optimal dan rawan terjadi pengrusakan terhadapa kawasan hutan.

          Semoga dengan adanya Kesatuan Pengelolaan Hutan ini pengelolaan hutan di Indonesia semakin baik dan perusakan hutan di Indonesia dapat diatasi. Penulis sendiri sekarang juga bekerja di salah satu KPH yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK Pati Barat). Semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan sedikit menambah wawasan.